Samarinda, 20 Mei 2025 - Dinas Kesehatan menerima kunjungan kaji banding dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka mempelajari pengelolaan layanan kegawatdaruratan kesehatan 119 Public Safety Center (PSC) Doctor on Call.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Doctor on Call tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, pengelola program kegawatdaruratan, tim PSC 119, serta rombongan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya. Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan layanan kegawatdaruratan kesehatan yang cepat, responsif, dan terintegrasi.

Dalam sambutannya, pihak Dinas Kesehatan menyampaikan apresiasi atas kunjungan kaji banding tersebut sebagai bentuk penguatan kerja sama antardaerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya layanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Doctor on Call.

Pada kesempatan tersebut, tim pengelola PSC 119 memaparkan berbagai aspek pelaksanaan layanan, mulai dari sistem penerimaan panggilan darurat, mekanisme respon cepat, koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ambulans, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan Doctor on Call. Selain itu, turut disampaikan berbagai tantangan dan strategi yang dilakukan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rombongan dari Papua Barat Daya juga melakukan diskusi dan peninjauan langsung terhadap alur operasional PSC 119 untuk memperoleh gambaran implementasi layanan secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan dalam pengembangan layanan PSC 119 di Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan kaji banding berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman antar peserta. Dinas Kesehatan berharap melalui kunjungan ini dapat terjalin sinergi dan kolaborasi yang baik antar daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kegawatdaruratan yang profesional, cepat, dan mudah diakses masyarakat.